Helldy menyampaikan dukungannya saat menghadiri acara Pembukaan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Roadshow Bus KPK 2024 dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, pada Kamis, 5 September 2024.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan KPK ini. Kota Cilegon akan mendukung penuh program dan visi misi KPK dalam mencegah tindakan korupsi,” ujar Helldy.
Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Cilegon dan Kantor Pertanahan Nasional Kota Cilegon tentang percepatan sertifikasi tanah dan penanganan sengketa tanah yang dikuasai pemerintah.
Selain Wali Kota Cilegon, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, juga menyampaikan terima kasih atas inisiatif KPK yang menurutnya menjadi langkah penting dalam membangun budaya antikorupsi di Banten.
“Ini adalah upaya bersama untuk menciptakan budaya antikorupsi, bukan hanya di kalangan aparatur, tetapi juga untuk masyarakat luas,” kata Muktabar dalam sambutannya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut dalam kesempatannya menjelaskan bahwa, korupsi sering kali muncul karena adanya disfungsi dalam organisasi.
“Ketika tugas dan fungsi suatu organisasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya, korupsi dapat terjadi,” tegas Ghufron.
Ia mengingatkan bahwa kesadaran diri dan penghindaran dari perilaku menumpuk harta harus menjadi fokus utama para pejabat publik agar bisa melayani masyarakat dengan baik.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Banten, wali kota dan bupati se-Banten, serta pimpinan instansi pemerintah lainnya. Selain itu, KPK turut mengadakan sesi pemberdayaan untuk Forum Penyuluh Antikorupsi (ForPAK) Banten guna memperkuat komitmen antikorupsi di wilayah tersebut.
Dengan adanya Roadshow Bus KPK 2024, diharapkan upaya pencegahan korupsi di Provinsi Banten semakin kuat dan terstruktur, seiring dengan dukungan penuh dari para pemimpin daerah seperti Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, yang secara aktif berperan dalam mendorong perubahan menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (*)
0 Komentar