Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam kepada warga binaan, agar mereka mendapatkan akses terhadap keadilan secara maksimal selama menjalani masa tahanan. Jumat (25/10)
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam penyuluhan tersebut, tim YLBHPKN membahas berbagai aspek hukum yang relevan bagi para warga binaan, termasuk hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku.
Kalapas Cilegon, Yosafat Rizanto menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. "Kami sangat menyambut baik kegiatan penyuluhan hukum ini. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa warga binaan memahami hak-hak mereka dan memiliki akses yang adil terhadap keadilan. Semoga program ini dapat membantu mereka lebih siap menghadapi proses hukum yang mungkin sedang atau akan mereka jalani," ungkapnya.
Sementara itu, Ely, perwakilan dari Pena Keadilan Nusantara, juga menyampaikan pentingnya kegiatan ini. "Kami percaya bahwa setiap individu, termasuk warga binaan, berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Dengan penyuluhan hukum ini, kami ingin membantu mereka memahami hak-hak mereka, serta mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa pidana selesai. Pengetahuan hukum yang baik adalah kunci untuk mencegah mereka terjebak dalam masalah hukum yang sama di masa depan," ujar Ely.
Penyuluhan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum para peserta, sehingga mereka bisa memahami hak-hak hukum mereka serta menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan dalam proses hukum lebih lanjut. (*)
0 Komentar